Artikel

Biro Umum Dituntut Utamakan Integritas dan Profesionalisme

    Dibaca 237 kali BERITA

Semarang – Biro Umum dalam instansi pemerintahan dituntut mampu menerjemahkan revolusi mental dan reformasi birokrasi. Apalagi, mereka mesti memberikan pelayanan kepada pimpinan sekaligus masyarakat.

“Menerjemahkan reformasi birokrasi itu tidak gampang karena harus mengubah perilaku,” kata Gubernur Jawa Tengah saat memberikan sambutan dalam acara Gala Dinner Rapat Koordinasi Biro Umum se-Indonesia di Wisma Perdamaian, Kota Semarang, Selasa (14/11) malam.

Menurut Ganjar tugas Biro Umum tidak mudah. Sebab mereka mesti mengurusi pengelolaan atau pemeliharaan aset, pelayanan peminjaman gedung maupun kendaraan, pengadaan barang dan jasa, serta pelayanan pimpinan. Karenanya integritas dan profesionalisme menjadi hal yang utama agar dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Spirit perubahan, lanjutnya, harus terus ditanamkan dalam tubuh birokrasi agar keterbukaan informasi kepada publik dapat terus meningkat. Sehingga nantinya instansi yang berhadapan dengan masyarakat semakin terbuka serta mampu memberikan pelayanan prima, mudah, murah, dan cepat.

“Apa menjadi keinginan masyarakat ternyata pelayanan prima, complain handling dan pemerintah yang berintegritas,” ujarnya.

Ganjar berharap Rakor Biro Umum se-Indonesia yang diselenggarakan pada 14-15 November 2017 itu dapat memunculkan inovasi-inovasi dalam mendukung kinerja Biro Umum dalam memberikan pelayanan baik kepada masyarakat maupun pimpinan.

Sementara itu Kepala Biro Umum Setda Jawa Tengah Edy Supriyanta mengatakan rakor tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang pengelolaan Biro Umum yang menjunjung tinggi aspek-aspek integritas dan akuntabilitas. Selain itu juga mengedepankan penerapan kinerja berbasis manajemen modern yang transparan, tertib administrasi, dan taat azas serta aturan.

“Peserta rakor sebanyak 112 orang terdiri dari para kepala biro umum provinsi, pejabat yang mengelola kerumahtanggaan, dan pejabat yang mengelola keuangan di sekretariat daerah provinsi,” tandasnya.