SAMBUTAN

GUBERNUR JAWA TENGAH

PADA ACARA

PENGUKUHAN

INSTITUT PEMERIKSA KEUANGAN NEGARA (IPKN) WILAYAH JAWA TENGAH

SEMARANG, 1 SEPTEMBER 2020

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.

 

Yang saya hormati, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;

Jajaran Birokrasi Pemerintah Daerah;

Keluarga Besar Institut Pemeriksa Keuangan Negara (IPKN) Wilayah Jawa Tengah;

Tamu Undangan dan hadirin yang berbahagia;

 

     Puji syukur Alhamdulillah pagi ini kita masih dikaruniai nikmat sehat dan nikmat kesempatan, sehingga dapat menyaksikan Pengukuhan Institut Pemeriksa Ke-uangan Negara (IPKN) Wilayah Jawa Tengah, sebagai tindak lanjut dari pembentukan organisasi profesi pemeriksa keuangan negara yang telah diresmikan pada 20 Februari 2020 yang lalu.

Mewakili jajaran birokrasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, saya menyambut baik dan menyampaikan selamat atas pengukuh-an IPKN Wilayah Jawa Tengah, teriring harapan mudah-mudahan mampu mengem-bangkan dan mendayagunakan potensi pemeriksa bagi kepentingan bangsa dan negara. Organisasi ini tentunya sangat bermanfaat bagi pemeriksa untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman melalui berbagai kegiatan seperti penyelenggaraan seminar, workshop, dan pengembangan profesi. IPKN juga sangat berperan dalam menjaga profesionalisme anggota melalui penjagaan dan penindakan atas pelanggaran kode etik profesi. Oleh karena itu, segera tancap gas poll, laksanakan kegiatan-kegiatan pengembangan standar pemerik-saan, metodologi, teknik, dan pendekatan-pendekatan serta praktik pemeriksaan yang baik. Selain itu juga, lakukan pengembangan profesi bagi anggota serta kegiatan edukasi bagi masyarakat. Jalin kerjasama dengan organisasi profesi lain dalam lingkup nasional maupun internasional.

Bapak-Ibu, momentum pengukuhan IPKN ini sangat tepat karena baru saja terbit PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang sampai saat ini belum terbit Permendagri-nya. Untuk itu, keberadaan IPKN Wilayah Jawa Tengah hendaknya dapat mendukung tercapainya peningkatan kinerja pemeriksa keuangan negara yang bersih dan akuntabel. Output dari akuntabilitas keuangan negara ini adalah capaian opini Wajar Tanpa Penge-cualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Sesuai hasil opini LKPD Tahun 2019, Alhamdulillah Pemprov Jateng dan 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, telah 100% WTP. Bahkan untuk Pemrov Jateng telah 9 tahun berturut-turut menerima opini WTP. Prestasi ini merupakan wujud keberhasilan sinergitas yang baik antara Pemprov jateng dan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, yang aktif memantau tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan pada masing-masing entitas se-Jawa Tengah.

Hadirin yang saya hormati;

Outcome atas tata kelola keuangan daerah yang baik adalah publik/ masyarakat, karena masyarakat yang akan merasakan dampak dari pengelolaan keuangan yang baik, antara lain pembangunan yang ber-kualitas di segala bidang. Dengan demikian, persepsi antikorupsi akan terbangun. Untuk itu, saya mendukung penuh terbentuknya IPKN ini, dan berharap IPKN dapat meng-awal seluruh Pemda di Jawa Tengah untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang baik sesuai standar akuntansi peme-rintah, termasuk tata kelola keuang-an di BUMD. Ajaklah Inspektorat dan BPKAD untuk berkolaborasi mewujudkan hal tersebut.

Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini.

SELAMAT BERKARYA.

Sekian, terima kasih.

Wabillahitaufik walhidayah

Wassalamu `alaikum Wr. Wb.

 

 

GUBERNUR JAWA TENGAH

 

 

H. GANJAR PRANOWO, SH., M.IP