ATUR PANGANDIKAN LAN PENGARAHAN

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWI TENGAH

ING ADICARA

PANAMPEN STUDI LAPANGAN KANTHI VIRTUAL PANYARTA PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS PAMARENTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA ANGKATAN I LAN II

WARSA 2020

SEMARANG, 3 SEPTEMBER 2020

 

 

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Wilujeng enjang, karaharjan saha katentreman mugiya tansah tumanduk dhumateng kita sekalian.

 

Ingkang kula urmati, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara;

Ingkang kula urmati, Pangarsa BPSDM Provinsi Kalimantan Utara;

Para Pangarsa OPD terkait ing Lingkungan Pamarentah Provinsi Jawi Tengah

Bapa/Ibu Widyaiswara, Fasilitator lan Panitiya, sarta Para Panyarta pelatihan.

 

Konjuk syukur alhamdulillah sareng-sareng kita aturaken dhumateng Ngarsanipun Gusti Ingkang Maha Agung, ingkang sampun paring pinten-pinten kanikmatan, sahengga kula lan panjenengan sami saged kempal manunggal hangestreni Panampen Studi Lapangan kanthi Virtual Panyarta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Pamarentah Provinsi Kalimantan Utara Angkatan I Lan II Warsa 2020.

Nuwun sewu Para Rawuh, bilih ing wawan pangandhikan punika kula ngginakaken basa Jawi. Sakmenika awujud pangudi Pamarentah Provinsi Jawi Tengah nguri-uri Basa Jawi minangka Basa Ibu. Ananging kerana sakperangan para lenggah katah ingkang mboten paham Basa Jawi, kula nyuwun palilah panjenengan sami matur ngginakaken Basa Indonesia kemawon supados punapa ingkang kula aturaken saged dipun mangertosi kanthi sae.

 

Bapak dan ibu yang kami hormati,

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang sudah memilih Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai lokasi studi lapangan pelayanan publik, dan pada prinsipnya kami bersama teman-teman OPD siap memberikan informasi yang dibutuhkan maupun berdiskusi terkait upaya-upaya yang sudah kita lakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan di Jawa Tengah.

 Perlu kami sampaikan bahwa komitmen dari seluruh pemangku kepentingan, menjadi kunci utama dalam upaya kita membenahi seluruh pelayanan di Jawa Tengah dari level tertinggi, yaitu Bapak Gubernur sampai dengan level terendah, yakni pelaksana pelayanan.

Dalam setiap kesempatan Bapak Gubernur Jawa Tengah selalu menegaskan bahwa Kita harus dapat mewujudkan pelayanan kepada masyarakat secara inovatif, mudah, murah, cepat, transparan, tuntas dan akuntabel, serta dilaksanakan secara berintegritas. Untuk itu, diperlukan lompatan-lompatan perubahan yang signifikan berbasis kearifan lokal sesuai kebutuhan masyarakat.

Beliau juga menyampaikan, bahwa di Provinsi Jawa Tengah inovasi harus bisa dijadikan sebagai suatu TRADISI bagi setiap unit pelayanan untuk meningkatkan kinerjanya dari waktu ke waktu. Inovasi bukan hal sulit untuk diciptakan, karena dari berbagai keluhan/komplain masyarakat maupun keterbatasan sumber daya pelayanan inovasi dapat diciptakan. Oleh karena itu, kita harus berani keluar dari rutinitas pelayanan yang biasa-biasa saja dan harus mau berkreasi untuk menjadikan layanan yang biasa menjadi luar biasa. Untuk mendukung komitmen tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan Perda Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah yang antara lain mewajibkan setiap Perangkat Daerah menciptakan 1 inovasi dalam 1 tahun.

Bapak Gubernur juga telah memberikan teladan sekaligus mendorong kepada seluruh OPD bagaimana merespon secara cepat berbagai keluhan maupun masyarakat dengan menyediakan berbagai kanal komunikasi, baik secara offline maupun online. Bahkan beliau sudah mematok standar waktu respon yang awalnya dulu maksimal 1 x 24 jam sekarang maksimal 8 jam sudah harus ditindaklanjuti semua keluhan masyarakat.

Dorongan tersebut cukup efektif dalam mendorong seluruh OPD maupun unit pelayanan untuk berbenah baik dalam hal pengelolaan konsultasi/pengaduan maupun upaya untuk berinovasi dalam memberikan layanan secara maksimal. Hal ini terlihat dari tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik di Jawa Tengah yang sudah cukup baik (kondisi terakhir IKM Pemprov 82,35 dan IKM Jateng 81,25), Indeks Kinerja Unit Pelayanan Publik dalam kategori “Prima dan sangat baik”, Tingkat Kepatuhan terhadap Undang-undang Pelayanan Publik yang dinilai Ombudsman sudah masuk dalam zona hijau maupun kiprah Provinsi Jawa Tengah dalam kompetisi Inovasi pelayanan publik di tingkat nasional (Juara Umum tahun 2019 s.d. 2020) dan masih banyak lagi lainnya.  

Bapak/Ibu, perwujudan kualitas pelayanan publik yang prima sebagaimana tujuan Reformasi Birokrasi (RB) tidak mungkin dicapai tanpa pembenahan area-area yang lainnya. Oleh karena itu, secara simultan kita terus mendorong pembenahan seluruh area reformansi birokrasi (RB), meliputi:

a.   Peningkatan Budaya Kerja melalui peran agen perubahan;

b.  Penataan dan penyedarhanaan Regulasi Daerah yang mendukung investasi dan kemudahan berusaha melalui proses pengendalian dan harmonisasi;

c.   Penataan Struktur Organisasi yang tepat fungsi dan ukuran dengan mempertimbangkan tingkat kematangan organsiasi dan kesesuaian dengan visi misi daerah;

d.  Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur melalui berbagai inovasi dibidang Kepegawaian dan Diklat;

e.   Penataan Tata Laksana dengan melalui pengembangan proses bisnis, pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dan Keterbukaan Informasi;

f.    Penguatan Akuntabilitas melalui pengembangan pengelolaan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah;

g.  Penguatan Pengawasan melalui Penerapan SPIP, Pengendalian Gratifikasi, Pengelolaan Whistel Blowing System (WBS) dan Benturan Kepentingan, Pembangunan Zona Integritas, dan penguatan peran dan kapasitas APIP; dan

h.  Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penerapan Standar Pelayanan, Budaya Pelayanan, pengelolaan konsultasi dan pengaduan, peningkatan partisipasi masyarakat, serta budaya inovasi.         

Hasil dari berbagai pembenahan tersebut terlihat cukup baik pada capaian indeks RB Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang saat ini mencapai nilai 76,99 (BB) dan capaian  SAKIP dengan nilai 81,56 (A).

Capaian-capaian lainnya yang lebih mikro juga terus meningkat dan menorehkan prestasi, misalnya JDIH terbaik Nasional, SPBE Provinsi tertinggi nasional, Pengelolaan Kearsipan Terbaik Nasional, Pengelolaan Diklat Terbaik Nasional, Perencanaan Terbaik Nasional, Kinerja Terbaik Nasional dalam koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi, 100 % LHKPN dan LHKASN, dan Indeks Intergritas tertinggi nasional berdasarkan survei KPK tahun 2019. 

Semua capaian tersebut tidak membuat kita berpuas diri, kami terus memacu semangat untuk terus melakukan pembenahan secara terukur sesuai dengan apa yang diharapkan Bapak Gubernur untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat Jawa Tengah.

 

Bapak dan ibu yang kami hormati,

Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Kepada seluruh Peserta Pelatihan, monggo momen ini dapat digunakan semaksimal mungkin untuk berdiskusi dengan OPD Kami, silahkan menggali berbagai informasi yang dibutuhkan, dan  kepada seluruh Kepala SKPD yang sudah terpilih, monggo kegiatan ini dapat difasilitasi sebaik mungkin sehingga dapat memberikan hasil yang maksimal.

Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.

Wassalamu’ alaikum Wr. Wb.

 

                             Plh. SEKRETARIS DAERAH 

                            PROVINSI JAWA TENGAH

 

 

 

                             HERRU SETIADHIE, SH, M.SI