SAMBUTAN

PENGANTAR NOTA KEUANGAN RANCANGAN

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

TAHUN ANGGARAN 2020

SEMARANG,  7 SEPTEMBER 2020

 

Assalamu ‘alaikum Wr. Wb.

Yth.  Saudara Ketua, Wakil Ketua dan Para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

       Rekan-rekan Jajaran Eksekutif, serta hadirin sekalian yang  berbahagia.

 

Puji syukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan sehingga pada hari ini kita dapat bertemu kembali pada Rapat Paripurna Tingkat I DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam rangka Penyampaian Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020.

Selanjutnya, dapat disampaikan bahwa Rancangan Perubahan APBD ini merupakan tindak lanjut dari Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati bersama pada tanggal 31 Agustus 2020.

Anggota Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Pada kesempatan ini kami sampaikan capaian indikator makro pembangunan yang menjadi pertimbangan penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020, meliputi:

·         Pertumbuhan ekonomi, Perekonomian Jawa Tengah triwulan II tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar minus 5,94% (y-on-y). Dari sisi produksi, kontraksi terdalam dialami oleh lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan, sebesar minus 62,95%. Sementara dari sisi pengeluaran, hampir semua komponen terkontraksi dan paling dalam terjadi pada Komponen Impor sebesar minus 24,60%. Mengacu pada kondisi riil perekonomian Jawa Tengah tersebut, secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tahun 2020 diproyeksikan akan berada pada kisaran angka 2,3 – 3,5%.

·              Laju inflasi, Inflasi Jawa Tengah tahun kalender Agustus 2020 sebesar 0,70% dan tingkat inflasi tahun ke tahun, Agustus 2020 terhadap Agustus 2019 sebesar 1,28%. Inflasi tahunan Jawa Tengah Tahun 2020 diperkirakan masih akan terjaga di kisaran 3,0±1%.

·              Kemiskinan, Jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah pada Maret 2020 berjumlah 3,98 juta orang atau 11,41% meningkat 301,50 ribu orang dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin pada September 2019 yang berjumlah 3,68 juta orang atau 10,58%. Secara keseluruhan, penduduk miskin di Jawa Tengah Tahun 2020 ditargetkan pada kisaran 13,40-12,30%.

Tingkat Pengangguran Terbuka, Jumlah pengangguran terbuka di Jawa Tengah periode Februari tahun 2020 sebanyak 0,80 juta orang atau 4,25% menurun dibanding periode Agustus Tahun 2019 yang sebanyak 0,82 juta orang atau 4,49%. TPT Tahun 2020 ditargetkan sebesar 5,88 – 6,75%.

·              Nilai Tukar Petani, NTP Jawa Tengah pada bulan Agustus tahun 2020 mencapai sebesar 100,99. Pada akhir tahun 2020 NTP ditargetkan sebesar 102,42.

Selanjutnya, kami sampaikan hal-hal yang mendasari penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020, sebagai berikut :

·       Perkembangan kerangka keuangan daerah terutama pada proyeksi pendapatan daerah;

·       Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2019 mendasarkan hasil audit BPK;

·       Penataan kembali kebijakan pembangunan tahun 2020 yang diarahkan sebagai upaya penanganan pandemi Covid-19;

·       Penyesuaian rencana program/kegiatan melalui penyempurnaan target kinerja dan penganggaran.

Anggota Dewan dan Hadirin yang berbahagia,

       Struktur Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 meliputi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah, secara garis besar dapat kami sampaikan, sebagai berikut : 

PENDAPATAN DAERAH

Proyeksi Pendapatan Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 sejumlah Rp.26,013 Trilyun turun Rp.2,287 Trilyun, berasal dari :

·       Pendapatan Asli Daerah semula Rp.15,993 Trilyun turun Rp.1,952 Trilyun sehingga menjadi Rp.14,041 Trilyun.

·       Dana Perimbangan semula Rp.12,214 Trilyun turun Rp.334,01 Milyar menjadi Rp.11,880 Trilyun.

·       Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah semula Rp.92,72 Milyar turun Rp.859,1 juta sehingga menjadi Rp.91,86 Milyar.

       Terkait Belanja Daerah dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

BELANJA DAERAH

Secara keseluruhan Belanja Daerah dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020, sejumlah Rp.27,132 Trilyun menurun sejumlah Rp.1,893 Trilyun dari APBD Induk Tahun Anggaran 2020.

Belanja Daerah dikelompokkan, sebagai berikut :

·       Belanja Tidak Langsung dialokasikan Rp.20,899 Trilyun, naik Rp.988,34 Milyar dari APBD Induk Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.19,911 Trilyun terdiri dari:

Ø Belanja Pegawai turun Rp.384,69 Milyar dari semula Rp.6,071 Trilyun menjadi Rp.5,686 Trilyun dari rasionalisasi tambahan penghasilan PNS, penyesuaian gaji dan tunjangan berdasarkan realisasi berjalan.

Ø Belanja Hibah semula Rp.5,858 Trilyun turun Rp.97,58 Milyar menjadi Rp.5,761 Trilyun untuk penyesuaian belanja hibah kepada Lembaga/Organisasi Masyarakat dan penambahan untuk DAK Fisik SMK dan SLB Swasta serta KPU untuk fasilitasi Pilkada serentak Kabupaten/Kota.

Ø Belanja Bagi Hasil kepada Kabupaten/Kota semula Rp.5,682 Trilyun menjadi Rp.5,399 Trilyun turun Rp.282,90 Milyar didasarkan pada perubahan target pendapatan Tahun Anggaran 2020 serta tambahan atas Realisasi Tahun Anggaran 2019 hasil audit BPK.

Ø Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa semula Rp.2,230 Trilyun menjadi Rp.2,169 Trilyun turun Rp.60,71 Milyar dikarenakan penyesuaian beberapa kegiatan yang telah didanai oleh sumber pembiayaan lain.

Ø Belanja Tidak Terduga dianggarkan semula Rp.20 Milyar menjadi Rp.1,834 Trilyun naik Rp.1,814 Trilyun untuk penanganan bencana termasuk adanya pandemi Covid-19 yaitu untuk penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi dan penyediaan jaring pengaman sosial.

Ø Belanja Bantuan Sosial dianggarkan tetap Rp.48,29 Milyar.

Anggota Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Belanja Langsung dalam Perubahan Tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp.6,233 Trilyun turun Rp.2,881 Trilyun dari anggaran APBD Induk Tahun Anggaran 2020 Rp.9,115 Trilyun. Secara umum penurunan alokasi anggaran pada Belanja Langsung dikarenakan adanya pengalihan anggaran untuk penanganan pandemi Covid 19 dan penyesuaian target pendapatan mendasarkan realisasi berjalan serta penyesuaian alokasi Dana Transfer dari Pemerintah Pusat sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaaan Barang dan Jasa dalam rangka percepatan Covid-19 dan Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Covid-19 serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional.

Selanjutnya rincian Belanja Daerah berdasarkan urusan pemerintahan kami sampaikan sebagai berikut :

URUSAN WAJIB

·       PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, semula Rp.6,707 Trilyun menjadi Rp.6,207 Trilyun turun Rp.500,77 Milyar antara lain pengurangan biaya operasional sekolah dengan adanya perubahan metode belajar mengajar serta penyesuaian target penyediaan sarana prasarana sekolah dengan tetap menjaga kualitas pendidikan. Selain itu mengakomodir tunjangan penghasilan guru dan SiLPA kas sekolah tahun 2019 hasil audit BPK.

·       KESEHATAN

Dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, empat Rumah Sakit Umum Daerah dan tiga Rumah Sakit Jiwa Daerah, semula Rp.2,662 Trilyun menjadi Rp.2,494 Trilyun turun Rp.167,29 Milyar dikarenakan rasionalisasi anggaran pada kegiatan dan pemeliharaan gedung serta sarana prasarana kantor yang tidak berhubungan secara langsung dengan pelayanan masyarakat serta penyesuaian belanja BLUD rumah sakit. Di sisi lain terdapat penambahan untuk pemberian insentif kepada tenaga kesehatan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/392/2020.

·       PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya serta Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang semula Rp.1,691 Trilyun menjadi Rp.523,72 Milyar turun Rp.1,167 Trilyun yaitu rasionalisasi dan penyesuaian target pembangunan antara lain Fly Over  Ganefo, gedung kantor DPRD, serta beberapa peningkatan pembangunan jalan dan penggantian jembatan di wilayah Jawa Tengah. Dilakukan penambahan anggaran untuk Review DED banjir rob di Sungai Loji Pekalongan sebagai syarat konstruksi yang akan didukung pembiayaan APBN pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang.

·       PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN

Dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, semula Rp.44,61 Milyar menjadi Rp.34,24 Milyar turun Rp.10,37 Milyar dikarenakan antara lain adanya penyesuaian target penanganan kawasan pemukiman dan pembangunan perumahan.

·       KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM dan PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat, dan Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah dari semula Rp.119,29 Milyar menjadi Rp.74,35 Milyar turun Rp.44,94 Milyar dikarenakan adanya perubahan metode dan pembatasan jumlah peserta kegiatan sosialisasi. Di sisi lain ada penambahan untuk pembinaan kesadaran kepatuhan masyarakat, pengawasan pelanggar perda dan peningkatan keterampilan satuan perlindungan masyarakat serta untuk perpanjangan Posko Covid 19.

·       SOSIAL

Dilaksanakan oleh Dinas Sosial, semula Rp.255,07 Milyar menjadi Rp.205,36 Milyar turun Rp.49,70 Milyar antara lain dikarenakan rasionalisasi anggaran pada pemeliharaan gedung kantor yang tidak berhubungan dengan pelayanan masyarakat.

URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR

·       TENAGA KERJA

Dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, semula Rp.129,87 Milyar menjadi Rp.95,23 Milyar turun Rp.34,63 Milyar antara lain dikarenakan rasionalisasi anggaran pada kegiatan rekrutmen pemagangan ke luar negeri serta kegiatan yang bersifat pengumpulan massa.

·       PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, semula Rp.33,33 Milyar menjadi Rp.20,57 Milyar terdapat pengurangan anggaran Rp.12,76 Milyar antara lain dikarenakan rasionalisasi pada kegiatan pemeliharaan gedung dan operasional kantor. 

·       PANGAN

Dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan, semula Rp.46,56 Milyar menjadi Rp.34,54 Milyar turun Rp.12,01 Milyar dikarenakan rasionalisasi kebutuhan operasional kantor, penyesuaian target pemberdayaan desa sebagai lumbung pangan masyarakat, serta optimalisasi ketersediaan pangan pokok.

·       LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, semula Rp.238,86 Milyar menjadi Rp.160,40 Milyar turun Rp.78,45 milyar antara lain dikarenakan rasionalisasi kebutuhan operasional kantor, penyesuaian target pengelolaan sampah dan limbah, serta rehabilitasi konservasi sumber daya hutan.

·       ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil, semula Rp.39,68 Milyar menjadi Rp.26,11 Milyar turun Rp.13,56 Milyar antara lain dikarenakan rasionalisasi anggaran operasional kegiatan yang bersifat pengumpulan massa.

·       PERHUBUNGAN

Dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, semula Rp.311,34 Milyar menjadi Rp.137,53 Milyar turun Rp.173,80 Milyar antara lain dikarenakan rasionalisasi kebutuhan operasional kantor, penyesuaian target pengembangan perhubungan darat dan laut. 

·       KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK, PERSANDIAN

Dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, semula Rp.110,18 Milyar menjadi Rp.79,91 Milyar turun Rp.30,26 Milyar antara lain dikarenakan penyesuaian alokasi untuk pengelolaan informasi publik dan rasionalisasi anggaran kegiatan pengembangan bidang e-government. 

·       KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

Dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, semula Rp.82,74 Milyar menjadi Rp.59,52 Milyar turun Rp.23,22 Milyar dikarenakan rasionalisasi kebutuhan operasional kantor, penyesuaian target pembinaan koperasi, penguatan koperasi, dan jaringan pemasaran UMKM.   

·       PENANAMAN MODAL

Dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, semula Rp.32,17 Milyar menjadi Rp.19,57 Milyar turun Rp.12,60 Milyar dikarenakan rasionalisasi kebutuhan operasional kantor, adanya penyesuaian target pengembangan, promosi dan kerjasama penanaman modal.

·       KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, semula Rp.286,90 Milyar menjadi Rp.101,39 Milyar turun Rp.185,50 Milyar dikarenakan rasionalisasi pembangunan GOR Jati Diri. Di sisi lain terdapat penambahan anggaran digunakan untuk pengembangan kawasan pasar dan pencitraan pariwisata, pengembangan agrowisata, dan pembinaaan olahraga rekreasi dan industri olahraga yang bersumber dari tambahan alokasi DID.

·       PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Dilaksanakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, semula Rp.46,41 Milyar menjadi Rp.33,20 Milyar turun Rp.13,20 Milyar antara lain rasionalisasi pemeliharaan sarana prasarana kantor yang tidak berhubungan secara langsung dengan pelayanan masyarakat.

URUSAN PILIHAN

·       KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan, semula sebesar Rp.135,40 Milyar menjadi Rp.79,58 Milyar turun Rp.55,82 Milyar dikarenakan rasionalisasi kebutuhan operasional kantor, penyesuaian alokasi pembangunan dermaga Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari dan Asemdoyong, pengembangan sistem minapadi, pengembangan kawasan nila salin. Di sisi lain ada alokasi tambahan untuk subsidi BBM untuk nelayan di 11 kabupaten/kota.

·       PERTANIAN

Dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan serta Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, semula Rp.456,12 Milyar menjadi Rp.322,28 Milyar turun Rp.133,84 Milyar dikarenakan rasionalisasi kebutuhan operasional kantor, adanya penyesuaian alokasi pengembangan agribisnis, dan penguatan SDM pertanian. Di sisi lain ada penambahan pemberian bibit padi 10.000 ha dan bibit jagung 3.705 ha. 

·       ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Dilaksanakan oleh Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral, semula Rp.107 Milyar menjadi Rp.69,86 Milyar turun Rp.37,14 Milyar dikarenakan rasionalisasi kebutuhan operasional kantor, adanya  penyesuaian alokasi pengembangan energi baru terbarukan, konservasi energi dan pengelolaan tambang minerba.

·       PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan, semula Rp.99,52 Milyar menjadi Rp.74,78 Milyar turun Rp.24,73 Milyar dikarenakan rasionalisasi kebutuhan operasional kantor, adanya penyesuaian alokasi peningkatan ekspor, impor, promosi dan pengamanan perdagangan.

FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

·       PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, semula Rp.66,65 Milyar menjadi Rp.46,06 Milyar turun Rp.20,58 Milyar dikarenakan rasionalisasi kebutuhan operasional kantor, adanya penyesuaian alokasi perencanaan pembangunan daerah, iptek dan inovasi.

·       KEUANGAN

Dilaksanakan oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah serta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah semula Rp.475,37 Milyar menjadi Rp.321,29 Milyar turun Rp.154,07 Milyar dikarenakan rasionalisasi pemeliharaan gedung dan sarana prasarana kantor yang tidak berhubungan secara langsung dengan pelayanan masyarakat.

·       KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah, semula Rp.220,14 Milyar menjadi Rp.96,83 Milyar turun Rp.123,31 Milyar dikarenakan penyesuaian gaji CPNS formasi tahun 2019 dan in-out penyelenggaran diklat.

·       PENGAWASAN

Dilaksanakan oleh Inspektorat semula Rp.54,84 Milyar menjadi Rp.31,32 Milyar turun Rp.23,51 Milyar dikarenakan rasionalisasi perjalanan dinas pengawasan pemeriksa.

 

·       FUNGSI LAINNYA

Dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Badan Penghubung, Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, KDH, dan DPRD semula Rp.14,572 Trilyun menjadi Rp.15,783 Trilyun naik Rp.1,210 Trilyun. Terdapat pengalihan alokasi beberapa belanja tidak langsung dan belanja langsung untuk penambahan belanja tidak terduga dalam rangka penanganan Covid-19 serta tambahan kepada Komisi Pemilihan Umum dalam rangka Pilkada serentak Kabupaten/Kota Tahun 2020.

Anggota Dewan dan Hadirin yang berbahagia,