SAMBUTAN

GUBERNUR JAWA TENGAH

PADA

PEMBUKAAN RAPAT KOORDINASI (RAKOR)

PEMBERDAYAAN DESA DAMPINGAN

DAN LAUNCHING “SiLAP ONLINE”

UNTUK PELAPORAN DESA DAMPINGAN

OPD PROVINSI JAWA TENGAH

SEMARANG, 27 NOVEMBER 2019

 

Assalamu’alaikum Wr Wb;

Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.

 

Yang saya hormati, Para Narasumber; Para Kepala OPD Pengampu Desa Dampingan; Pimpinan Perusahaan/BUMN/BUMD pelaksana Program CSR ke Desa Dampingan; Kepala Dispermasdes dan Dinsos di 14 Kabupaten Prioritas; Para Kades di 64 Desa Dampingan OPD Provinsi Jawa Tengah;

 

Hadirin yang berbahagia;

Puji syukur alhamdulillah, kita dipertemukan dalam keadaan sehat wal afiat menyertai acara Rapat Koordinasi Pemberdayaan Desa Dampingan dan Launching ’SiLap On line” Untuk Pelaporan Desa Dampingan OPD Provinsi Jawa Tengah.

Pelaksanaan kegiatan ini merupakan wujud komitmen kita bersama untuk mendorong percepatan penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah.

Bapak-Ibu, kemiskinan di Jawa Tengah selama kurun waktu 2013-2019 terus mengalami penurunan dan menunjukkan progres yang cukup signifikan, meskipun jumlah absolutnya masih cukup besar. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2019 sebanyak 3,743 juta jiwa atau 10,80%, menurun 0,39% dibanding September 2018 sebanyak 3,867 juta jiwa (11,19%). Jika dibandingkan dengan nasional, kondisi tingkat kemiskinan Jawa Tengah masih berada di atas nasional yaitu sebesar 9,41% pada Maret 2019.

Hadirin yang saya hormati,

Berdasarkan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, target per tahun penurunan kemiskinan di Jawa Tengah selama periode tahun 2019-2023 yaitu sebesar 10,57% (2019); 9,81% (2020);  9,05% (2021); 8,27% (2022) dan 7,48% (2023). Untuk itu, Pemprov Jateng berinisiasi melaksanakan program terobosan “Satu Perangkat Daerah Minimal Satu Desa Dampingan” untuk penanggulangan kemiskinan utamanya di 14 Kabupaten Prioritas di Jawa Tengah.

Dalam pelaksanaan kegiatan Desa Dam-pingan tersebut, saya berharap semua Perangkat Daerah dapat berperan sebagai pembina dan fasilitator dengan secara aktif melibatkan para pihak baik pemerintah kabupaten, pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan desa, para pendamping desa, masyarakat di Desa Dam-pingan, serta dunia usaha (perusahaan, BUMN, BUMD) dan perguruan tinggi, melalui :

1)  Mengoptimalkan potensi yang tersedia untuk menangani permasalahan di Desa Dampingan;

2)  Mengkoordinasikan tindak lanjut dengan Perangkat Daerah atau stakeholder lainnya;

3)  Mendorong/memobilisasi peran Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJSLP) atau Corporate Social Responsibility (CSR) Perusahaan, BUMN dan BUMD untuk men-dukung penanggulangan kemiskinan di Desa Dampingan;

4)  Memanfaatkan sumber pembiayaan non APBD seperti Filantropi, BAZNAS, BAZDA, Unit Pengelola Zakat (UPZ) atau penggalangan donasi di lingkungan kerja.

5)  Menjalin koordinasi dan kerjasama dengan perguruan tinggi melalui program pengabdian kepada masyarakat.

Untuk mengetahui perkembangan pelak-sanaan kegiatan Desa Dampingan OPD Provinsi Jawa Tengah, saya minta setiap OPD melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Desa Dampingan. Untuk percepatan pelaporan progres kegiatan Desa Dampingan, Pemprov. Jateng telah membangun aplikasi “SiLap Online” untuk pelaporan Desa Dampingan OPD Prov. Jateng sehingga proses pelaporan menjadi lebih mudah, lancar dan tepat waktu serta pemantauan dan evaluasi dapat lebih efektif dan efisien.

Aplikasi ini menyajikan menu data dan informasi terkait: 1) Buku Panduan “Satu Perang-kat Daerah Satu Desa Dampingan”, 2) Data 745 desa merah di 14 Kabupaten Prioritas, 3) Data 64 Desa Dampingan OPD Prov. Jateng, 4) Menu laporan progress bulanan kegiatan Desa Dampingan, 5) Menu laporan pemantauan dan evaluasi sesuai Buku Panduan SPSD. Aplikasi ini telah digunakan 48 OPD Prov Jateng dalam pelaporan Desa Dampingan,  dan semua OPD melaporkan progres kegiatan Desa Dampingan yang telah dilaksanakan s/d bulan Oktober 2019, dan pada akhir Desember nanti akan dilaporkan hasil evaluasi capaian program selama satu tahun 2019.

Hadirin yang saya hormati;

Melalui kegiatan ini, saya berharap semua OPD Prov Jateng dapat melakukan pendampingan secara efektif dan optimal untuk pemberdayaan dan pembangunan Desa Dampingan. Selanjutnya, saya juga mengharapkan kepada Pemerintah Kabupaten melalui Dispermasdes dan  Dinas Sosial di 14 Kabupaten Prioritas agar dapat ikut berperan aktif mendukung  pelaksanaan program “Satu Perangkat Daerah Satu Desa Dampingan”  yang ada di wilayahnya, sehingga percepatan penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah dapat segera tercapai sesuai target yang ditetapkan dalam RPJMD Prov Jateng.

Kepada Kepala Desa, saya minta dapat melakukan langkah-langkah untuk pemberdayaan dan pembangunan desa, dengan :

1)  Menyusun pemanfaatan Dana Desa secara efektif dan efisien untuk pemberdayaan dan pembangunan desa sesuai Permendes No. 11 Tahun 2019 utamanya untuk program-program penang-gulangan kemiskinan.

2)  Melakukan Verifikasi dan Validasi data untuk menjamin keakurasian data kemiskinan di Desa Dampingan, dengan melibatkan perangkat desa, TKSK dan Tim Pendamping Desa.

3)  Melakukan Evaluasi capaian program penanggulangan kemiskinan di Desa Dampingan bersama OPD Prov Jateng yang mendampingi, Dispermasdes dan Dinsos Kabupaten, dengan indikator keberhasilan antara lain: Berkurangnya jumlah penduduk miskin dan pengangguran; Meningkatnya lapangan kerja dan pendapatan masyarakat; serta Deklarasi “Bebas dari Desa Merah“ dan menjadi Desa Kuning atau Hijau.

Hadirin yang berbahagia;

Demikian beberapa hal yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini.

Selanjutnya dengan mengucap “Bismilaahir-rohmaannirrohiim”, Rapat Koordinasi Pember-dayaan Desa Dampingan secara resmi saya buka dan ’SiLap On line” untuk Pelaporan Desa Dampingan OPD Provinsi Jawa Tengah, saya launching.

Sekian dan terima kasih.

Wabillahitaufik wal hidayah,

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

 

GUBERNUR JAWA  TENGAH

 

H. GANJAR PRANOWO, SH., M.IP