SAMBUTAN

SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI JAWA TENGAH

 PADA ACARA

RAPAT KOORDINASI EVALUASI PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH DESA DI PROVINSI JAWA TENGAH TA 2019

SEMARANG, 2 DESEMBER 2019

Assalamu ‘alaikum Wr. Wb.

Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.

Yang saya hormati, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah;

Anggota Tim Koordinasi, Tim Verikasi Bankeu, Undangan serta hadirin yang berbahagia;

Segala puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat hadir di sini dan bersilaturahmi dalam rangka Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Keuangan Pemerintah Desa Di Provinsi Jawa Tengah TA 2019.

Saya menyambut baik dan memberikan apresiasi terselenggaranya kegiatan ini. Seperti inilah yang harus terus kita lakukan bersama dalam rangka membangun dan memakmurkan masyarakat desa di Jawa Tengah.

 Bapak-Ibu, Seperti kita ketahui bersama, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah menempatkan Desa sebagai subjek pembangunan dan mendorong Desa untuk lebih mandiri, mampu meningkatkan kapasitasnya serta mampu membangun keswadayaan bagi kesejahteraan rakyat.

Salah satu implementasi Undang-Undang Desa yang sangat penting adalah diberikannya Dana Desa. Dana Desa tersebut haruslah dikelola dengan sebaik - baiknya untuk kemakmuran masyarakat, utamanya untuk pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat desa dalam rangka penanggulangan kemiskinan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Apalagi Dana Desa yang digelontorkan ke Jateng itu salah satu yang terbesar se-Indonesia. Bahkan paling besar. Anggaran untuk desa, baik dari pemerintah pusat maupun daerah, setiap tahun besarannya selalu bertambah. Jika tahun 2015 mendapat Rp 2,22 triliun, tahun 2016 mendapat Rp 5,002 triliun, kemudian tahun 2017 mendapat Rp 6,38 triliun. Untuk tahun 2018 ini, desa di Jawa Tengah menerima kucuran dana desa sejumlah Rp 6,74 trilyun. Sedangkan tahun 2019 jumlah dana desa yang dikucurkan naik 17,10 persen dari tahun sebelumnya sebesar 7,8 triliun. Tidak hanya Dana Desa, Pemprov Jateng juga mengalokasikan anggaran bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa yang digunakan untuk membiayai Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdesaan, Rintisan Desa Berdikari, Peningkatan Ketahanan Masyarakat Desa dan Operasional Kader Pem-berdayaan Masyarakat Desa (KPMD).

Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa diberikan sebagai bentuk dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada Pemerintah Desa dalam rangka percepatan Pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan penanggulangan kemiskinan.

Jumlah Anggaran Bankeu Pemdes, sejak tahun 2016 setiap tahun mengalami kenaikan dengan menu/jenis kegiatan yang semakin bertambah, pada tahun 2019, terdapat menu baru berupa Rehab Gedung/Kantor Desa dan Penyediaan Minilab untuk keperluan kesehatan (minilab untuk mengetes kadar garam beryodium untuk pencegahan stunting).

Dari progres perkembangan pencairan yang saya terima, per-tanggal 28 November 2019 masih ada jinis kegiatan yang realisasinya belum 100%. Ini harus menjadi perhatian kita bersama.

Untuk itulah, perlu percepatan pencairan. Maka saya minta berkas diterima dari Kabupaten ke Dispermasdesdukcapil Prov. Jateng paling lambat hari Selasa tanggal 10 Desember, sedang BPKAD menerima berkas pencairan dari OPD Provinsi paling lambat 13 Desember 2019.

Agar diperhatikan masalah krusial yang sering menghambat proses penyaluran dan pencairan bantuan antara lain Rekening Desa mati/tidak aktif dan Penulisan nomenklatur kegiatan Bankeu Sarpras oleh desa tidak sama dengan DPA PPKD, sehingga berkas dikembalikan, perbaikan kadang lambat sekali. Kedepan ini tidak boleh terjadi.

Setiap penerima bantuan wajib menyampaikan laporan Pertanggung jawaban Bantuan tahun 2019, paling lambat tanggal 10 Januari Tahun 2020 sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 48 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keungan kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah (Pasal 21). Sedangkan bagi Kabupaten yang belum menyampaikan LPJ Bankeu Pemdes Tahun 2018 dari Desa, wajib menyelesaikan tugasnya.

Bapak-Ibu, melalui forum inilah mari kita cermati berbagai catatan kekurangan dalam penyaluran Bankue Pemdes ini. evaluasi kekurangan ini secara cermat dan menyeluruh, lalu ambil langkah cepat agar masalah bisa cepat diselesaikan sehingga Bankeu Pemdes yang diberikan ini bisa tepat sasaran dan sesuai target yang kita tetapkan.

Melalui forum ini, ayo kita terus gaungkan berbagai upaya untuk mewujudkan desa yang lebih maju dan sejahtera. Mari kita tingkatkan upaya kita memajukan desa. Melalui semangat gotong-royong, kerjasama, kesengkuyungan masyarakat desa dan seluruh stakeholder. Mari kita bangun desa-desa di Jateng. Makmur desanya, makmur masyarakatnya. Itu tujuan kita bersama. 

Undangan dan hadirin yang berbahagia;

Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Selanjutnya dengan memohon ridho Allah SWT, seraya mengucap bismillahhirrohmannirrohim, Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Keuangan Pemerintah Desa Di Provinsi Jawa Tengah TA 2019, secara resmi saya buka dan dimulai. Semoga Allah SWT, selalu meridhoi, melindungi dan memudahkan usaha luhur kita membangun desa dan meningkatkan kesejah-teraan masyarakat. Sekian dan terima kasih atas kebersamaan ini.

Wabillahi taufik wal hidayah.

Wassalamu`alaikum Wr. Wb.

  Pj. SEKRETARIS DAERAH  

  PROVINSI JAWA TENGAH

 

 

 

 

                          HERRU SETIADHIE, SH, M.Si