SAMBUTAN

GUBERNUR JAWA TENGAH

PADA ACARA

KUNJUNGAN KERJA KOMITE IV DPD RI

SEMARANG, 3 DESEMBER  2019

Assalamu ‘alaikum Wr. Wb.

Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.

Yang saya hormati Jajaran Komite IV DPD RI;

Kepala Kantor Wilayah Dirjen Perbendaraan Provinsi Jawa Tengah;

Undangan dan Hadirin yang berbahagia;

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan nikmat sehat dan kesempatan serta diberikan pagi yang cerah sehingga kita bisa bersilaturahmi dengan rekan-rekan DPD RI, khususnya Komite IV yang menangani APBN, Pajak dan Pungutan, perimbangan keuangan, dll. Saya ucapkan selamat datang kepada Bapak-Ibu Komite IV DPD RI. Semoga kehadiran Bapak-Ibu sekalian semakin memberikan motivasi dan semangat kami dalam memajukan daerah.

Bapak-Ibu, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Bukan Pajak (BNBP) merupakan penyempurnaan UU sebelumnya Nomor 20 Tahun 1997 yang telah berlaku selama 21 tahun.

Dalam perkembangannya, ditemukan permasalahan, tantangan serta perlunya penyesuaian terhadap kondisi saat ini. Dari sisi perundang-undangan dan pengelolaan PNBP. Dihaparkan, Undang-Undang baru ini mampu mengatasi berbagai permasalahan pengelolaan PNBP selama ini. Khususnya untuk meningkatkan pelayanan Pemerintah yang bersih, profesional, transparan, dan akuntabel, serta mengoptimalkan penerimaan negara yang berasal dari PNBP sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Beberapa penyempurnaan pokok dalam Undang-Undang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yakni pengelompokkan objek, pengaturan tarif, tata kelola, pengawasan dan hak Wajib Bayar. 

Pertama, objek PNBP dikelompokkan dalam enam klaster, yaitu pemanfaatan sumber daya alam, pelayanan, pengelolaan kekayaan negara dipisahkan (KND), pengelolaan barang milik negara, pengelolaan dana, dan hak negara lainnya. Pengklasteran ini digunakan sebagai pedoman untuk menetapkan jenis dan tarif PNBP guna mengoptimalkan penerimaan negara yang berasal dari PNBP dengan tetap memperhatikan karakteristik masing-masing objek PNBP, prinsip keadilan, dan menjaga kualitas layanan pada masyarakat.

Kedua, pengaturan tarif PNBP mem-pertimbangkan dampak pengenaan tarif terhadap masyarakat, dunia usaha, pelestarian alam dan lingkungan, sosial budaya, serta aspek keadilan, termasuk penguatan landasan hukum dalam rangka pemberian kebijakan pengenaan tarif sampai dengan Rp 0,00 (nol Rupiah) atau 0 persen (nol persen) untuk kondisi tertentu. Kebijakan tersebut antara lain ditujukan untuk masyarakat tidak mampu, pelajar atau mahasiswa, penyelenggaraan kegiatan sosial, usaha mikro, kecil, dan menengah, kegiatan keagamaan. Kegiatan kenegaraan, dan keadaan di luar kemampuan Wajib Bayar.

Ketiga, penyempurnaan tata kelola PNBP antara lain pengaturan kewajiban Instansi Pengelola PNBP untuk melakukan verifikasi dan pengelolaan piutang, serta pemanfaatan teknologi dalam rangka pengelolaan PNBP untuk peningkatan layanan dan efisiensi. 

Keempat, penguatan fungsi pengawasan dilaksanakan dengan melibatkan aparat pengawas intern pemerintah, sehingga dapat meminimalkan pelanggaran atas keterlambatan atau tidak disetomya PNBP ke Kas Negara oleh Wajib Bayar, Instansi Pengelola PNBP, dan Mitra Instansi Pengelola serta penggunaan langsung di luar mekanisme APBN oleh Instansi Pengelola PNBP. 

Kelima, penyempurnaan ketentuan yang terkait dengan hak Wajib Bayar antara lain pemberian keringanan berupa penundaan, pengangsuran, pengurangan, dan pembebasan dengan memperhatikan kondisi di luar kemampuan Wajib Bayar, kesulitan likuiditas, dan kebijakan Pemerintah. 

Selanjutnya, pelaksanaan UU PNBP yang baru ini akan diikuti dengan penyederhanaan dan pengurangan jenis dan tarif PNBP, khususnya yang berkaitan dengan layanan dasar, tanpa mengurangi tanggung jawab Pemerintah untuk tetap menyediakan layanan dasar secara berkualitas dan berkeadilan berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

Pengesahan RUU PNBP ini tidak semata-mata untuk mengoptimalkan penerimaan negara, namun juga diperlukan dalam rangka mewujudkan perbaikan kesejahteraan rakyat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, memperbaiki distribusi pendapatan, serta menjaga kelestarian lingkungan hidup untuk kesinambungan antar generasi.

Untuk itulah, saya berharap forum ini bisa menjadi media yang tepat untuk berdiskusi, sharing dan berbagi informasi terkait dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Bukan Pajak (BNBP). Semoga forum ini mampu menghasilkan output yang signifikan bagi penerimaan BNBP demi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan Indonesia.  

Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga Allah SWT, memudahkan usaha kita luhur kita membangun Indonesia. Sekian dan terima kasih.

Wabillahi taufik wal hidayah

Wassalamu`alaikum Wr. Wb.

GUBERNUR JAWA TENGAH

 

 

     H. GANJAR PRANOWO, SH, M.IP