SAMBUTAN

WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH

PADA ACARA

KUNJUNGAN KERJA

WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH

KE DESA SIPEDANG KECAMATAN BANJARMANGU KABUPATEN BANJARNEGARA DALAM RANGKA

“SATU OPD SATU DESA DAMPINGAN”

PROVINSI JAWA TENGAH

BANJARNEGARA, 6 NOVEMBER 2019

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua.

Yang saya hormati, Bupati, Wakil Bupati bersama Unsur Forkopimda Kabupaten Banjarnegara;

Jajaran Pemerintah Kabupaten Banjarnegara;

Camat, Lurah, Kades, Undangan dan Hadirin yang berbahagia;

     Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Alhamdulillah siang hari ini kita dapat bersama-sama hadir dan bersilaturahmi dengan masyarakat Desa Sipedang Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara Dalam Rangka, “Satu OPD Satu Desa Dampingan”, Provinsi Jawa Tengah.

      Untuk diketahui, Pemprov. Jateng berinisiasi melaksanakan Program terobosan “Satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Satu Desa Dampingan” yang berdasarkan Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor : 450/0005801 Tanggal 26 Maret 2019 Perihal Desa Binaan Untuk Penanggulangan Kemiskinan. Lokusnya berada di 14 Kabupaten Prioritas Zona Merah Kemiskinan Jawa Tengah yang salah satunya adalah Kabupaten Banjarnegara.

     Program ini merupakan komitmen Pemprov Jateng dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

     Hari ini di Kabupaten Banjarnegara telah kita serahkan Bantuan Listrik Murah, Pembangunan RTLH, dll. Semoga bantuan ini dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, khususnya Desa Sipedang ini.

     Bapak-Ibu, upaya penangulangan kemis-kinan masyarakat desa merupakan fokus utama kami, mengingat tingkat kemiskinan di desa lebih tinggi dari pada di Kota. Maka pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menempatkan Desa sebagai subjek pembangunan dan mendorong Desa untuk lebih mandiri, mampu meningkatkan kapasitasnya serta mampu mem-bangun keswadayaan membangun dirinya sendiri bagi kesejahteraan rakyat. Salah satu implement-tasi Undang-Undang Desa yang sangat penting adalah diberikannya Dana Desa. Dana Desa tersebut haruslah dikelola dengan sebaik - baiknya untuk kemakmuran masyarakat, utamanya untuk pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat desa dalam rangka penanggulangan kemiskinan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

     Untuk Jateng Dana Desa yang di kucurkan kepada 7.809 desa Se-Jateng selalu mengalami kenaikan. Jika tahun 2015 mendapat Rp 2,22 triliun, tahun 2016 mendapat Rp 5,002 triliun, kemudian tahun 2017 mendapat Rp 6,38 triliun. Untuk tahun 2018 ini, desa di Jawa Tengah akan menerima kucuran dana desa sejumlah Rp 6,74 trilyun. Sedangkan tahun 2019 jumlah dana desa yang dikucurkan naik 17,10 persen dari tahun sebelumnya sebesar 7,8 triliun. Tidak hanya Dana Desa, Pemprov Jateng juga mengalokasikan anggaran bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa yang digunakan untuk membiayai Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdesaan, Rintisan Desa Berdikari, Peningkatan Ketahanan Masyarakat Desa dan Operasional Kader Pem-berdayaan Masyarakat Desa (KPMD).

     Berbagai dana yang diamanahkan ke desa tersebut haruslah dimanfaatkan secara tepat dan baik untuk kemajuan serta kemakmuran masyarakat desa. Maka berbagai inovasi harus dilakukan agar kemajuan desa dan kemakmuran masyarakat tersebut bisa cepat tercapai. Tidak hanya terkait tata kelola pemerintahan desa, tetapi juga berbagai program inovatif yang mampu memberdayakan masyarakat, program yang mampu mengoptimalkan seluruh potensi desa agar semakin maju dan sejahtera. Jika desa mempunyai potensi pertanian maka lakukan inovasi melalui sektor pertanian tersebut. Kalau potensi pariwisatanya besar buat program inovatif yang memajukan pariwisata desa. Kalau potensi peternakannya ada yang gunakan dana desa untuk mendorong majunya sektor peternakan di desa.

Selanjutnya, saya juga mengharapkan kepada Pemerintah Kabupaten Banjarnegara agar juga ikut berperan aktif mendukung pelaksanaan program “Satu OPD Satu Desa Dampingan”  yang ada di wilayahnya, sehingga percepatan penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah dapat segera tercapai sesuai target yang ditetapkan.

Mari kita bergotong-royong membangun desa, kita kuatkan komitmen bersama dalam  penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah. Harapannya, penanganan persoalan kemiskinan ini bisa dilakukan secara lintas sektoral dan menyeluruh. Artinya, semua sektor bekerjasama, terkoordinir dan tepat sasaran. Insya Allah dengan cara seperti ini, maka upaya kita dalam mengentaskan persoalan kemiskinan sebagai PR Jawa Tengah semakin cepat dan dapat melebihi target yang telah ditetapkan.

Undangan Dan Hadirin yang berbahagia;

Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga Allah SWT, selalu meridhoi, melindungi dan memudahkan usaha luhur kita membangun Jawa Tengah.

Wabillahi taufik wal hidayah.

Wassalamu`alaikum Wr. Wb.

WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH

 

 

 

 

 

H. TAJ YASIN